LEBAK,- Aktivis di Lebak Selatan Hidayat mendesak pemerintah dan instansi terkait untuk melakukan evaluasi terhadap hasil rehabilitas dan renovasi gedung sekolah di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Lebak Selatan. Pasalnya, hasil rehabilitasi dan renovasi sekolah tidak maksimal dan terkesan asal jadi.
“Sebagian besar penerima manfaat (pihak sekolah,-red) tidak puas karena hasilnya asal-asalan. Untuk itu pemerintah segera turun ke lapangan,” kata Hidayat kepada wartawan, Kamis (6/2/2020).
Dayat mengatakan, bahwa sebelumnya kita tidak pernah mendengar ada penolakan dari pihak sekolah. Tapi saat ini, sebagian besar mereka menolak.
Baca juga : Hasil Renovasi Bangunan Sekolah di Malingping Mengecewakan2020/02/05
Logika berfikir kita, lanjut Dayat, seharusnya pihak sekolah merasa bangga karena memiliki ruang kelas baru yang sudah di perbaiki, tapi yang terjadi saat ini hampir sebagian besar pihak sekolah menolak hasil renovasi bangunan tersebut. Seperti halnya rehab di SDN 2 Sukaraja Kecamatan Malingping dan SDN 1 Wanasalam.
“Jangan ada pembiaranlah, seharusnya pemerintah secepatnya turun ke lapangan untuk melakukan evaluasi. Jangan dibiarkan begitu saja, kita hawatir ini akan menjadi preseden buruk bagi dunia pendidikan,” katanya.
Ia meminta kepada pihak pemerintah segera lakukan evaluasi dan terjun ke lapangan untuk meninjau sejauhmana kualitas bangunannya dan apa saja yang di butuhkan oleh pihak sekolah. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi antara kebutuhan sekolah dengan pelaksana proyek.
“Sekat kelas yang harusnya memakai rolingdor tapi kenyataan dilapangan berbeda. Seharusnya sebelum renovasi itu ada komunikasi dulu antara pihak sekolah dengan pelaksana. Jangan seperti ini anggaran saja besar tapi hasilnya mengecewakan,” tukasnya.
Sebagai informasi, proyek rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah Kabupaten Lebak I dari program Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Banten yang tersebar di 41 titik sekolah yang ada di Kabupaten Lebak, dengan total anggaran sebesar RP 31.123.679.000,- APBN Tahun 2019. (Kus).
