LEBAK- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Aula Multatuli Setda Lebak, Selasa (10/6).
Kegiatan tersebut dihadiri Bupati Lebak Hasbi Jayabaya, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah yang juga menjabat sebagai Kepala Satgas MBG, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebak Adi Rifani, perwakilan SPPG, kepala sekolah, serta mitra pelaksana MBG.
Kajari Lebak, Adi Rifani, mengatakan rakor tersebut digelar untuk memetakan berbagai persoalan yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MBG di Kabupaten Lebak.
“Ini menjadi komitmen awal bagi kami untuk lebih fokus kepada para mitra, SPPG, dan pihak-pihak terkait lainnya. Bagi yang belum bergabung atau belum hadir, akan kami undang. Yang pasti ini adalah program pemerintah pusat yang harus kita kawal bersama,” ujarnya.
Menurut Adi, salah satu fokus utama pengawasan adalah kualitas makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Ia menegaskan bahwa standar kualitas harus sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
“Yang menjadi perhatian utama tentu berkaitan dengan kualitas makanan yang disajikan. Sudah ada anggaran yang ditetapkan dan manfaatnya harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, rakor tersebut juga menjadi langkah antisipasi agar berbagai persoalan yang terjadi dalam pelaksanaan MBG di BGN pusat sejumlah daerah tidak terjadi di Kabupaten Lebak.
“Rakor ini digelar agar apa yang tengah terjadi di BGN pusat sejumlah daerah tidak terjadi di Lebak. Kita ingin melakukan pencegahan sejak dini,” ucapnya.
Selain pengawasan terhadap tata kelola anggaran, katanya, pihaknya juga memfokuskan terhadap sasaran penerima manfaat dan kualitas makanannya.
“Pengawasan tidak hanya difokuskan pada tata kelola anggaran, melainkan juga mencakup ketepatan sasaran penerima manfaat serta kualitas distribusi menu makanan yang diterima masyarakat penerima manfaat,” katanya.
Ia mengatakan, pengawasan yang dilakukan pihaknya guna mewujudkan program pemerintah berjalan dengan baik, transparan, akuntabel dan tepat sasaran, serta mencegah potensi penyimpangan.
“Kami tidak ingin program Presiden Prabowo Subianto ini dicederai oleh para oknum yang tak bertanggung jawab. Makanya, kami perketat pengawasan untuk mencegah potensi penyimpangan dan memastikan program berjalan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” tandasnya
Sementara itu, Bupati Lebak Hasbi Jayabaya menilai rakor tersebut penting untuk menyatukan visi seluruh pihak yang terlibat dalam program MBG, baik dari unsur SPPG, investor, maupun pemerintah daerah.
“Kami bersama Kajari dan Ketua Satgas ingin mengawal program MBG agar berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat,” kata Hasbi.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil evaluasi ditemukan masih adanya kekurangan koordinasi yang menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan optimal di beberapa titik.
“Hari ini kami menemukan bahwa kurangnya koordinasi menyebabkan program ini di beberapa tempat belum optimal. Dengan adanya berbagai dinamika yang terjadi di tingkat pusat, kami ingin pelaksanaan MBG di Lebak tetap berjalan baik, optimal, dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Hasbi juga menyoroti adanya laporan terkait dugaan intervensi pihak luar atau praktik premanisme terhadap pelaksanaan program MBG.
“Korwil menyampaikan kepada kami adanya intervensi dari pihak luar. Saya tegaskan, kami tidak ragu untuk menegakkan hukum. Kajari, Polres, dan Wakil Bupati juga tidak akan ragu. Ini adalah program prioritas Presiden, jangan sampai diintervensi oleh praktik premanisme,” tegasnya.
Hasbi berharap peringatan tersebut dapat menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang berupaya mengganggu pelaksanaan program.
“Semoga pesan ini sampai kepada oknum-oknum yang mencoba mengganggu. Jangan sampai menghambat program prioritas pemerintah yang manfaatnya ditujukan untuk masyarakat,” pungkasnya.(hin)
