LEBAK,- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak mengkritik rendahnya penyerapan anggaran pengendalian banjir oleh Dinas PUPR setempat. Dari total anggaran Rp 12.7 miliar yang terserap hanya Rp 5,4 miliar atau setara dengan 42 persen realisasi anggaran. Hal itu diungkapkan anggota DPRD Lebak dari fraksi Gerindra M Agil Zulfikar pada sidang Paripurna IV, Rabu (15/07020).
“Sangat disesalkan realisasi anggaran pengendalian banjir yang menjadi tanggung jawab dinas PUPR hanya terserap Rp 5.4 miliar dari total anggaran Rp 12.7 atau 42 persen realisasi anggaran,” katanya dengan lantang.
Rendahnya serapan tersebut, Dewan Muda ini menilai tidak pantas. Mengingat masih terjadi bencana banjir di kabupaten Lebak. Menurut Agil, jika mengacu pada banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Cipanas, Lebak Gedong, Sajra, dan Maja pada awal tahun 2020 lalu menandakan bahwa Lebak masih harus menata sungainya agar banjir tidak menjadi bencana musiman.
“Ini kan uangnya ada, tinggal mengerjakan, tapi dinas terkait tidak memiliki inovasi dan kemampuan. Sehingga uang yang ada ini sia-sia dan tidak terpakai. Alhasil, masyarakat merasakan dampak dengan terjadinya banjir,” ungkapnya.
Ia menegaskan, jangan sampai ketidakmampuan dan kurangnya inovasi dinas terkait (PUPR) menjadi malapetaka bagi masyarakat, seperti yang dirasakan masyarakat di dapil dua saat terjadi banjir bandang beberapa waktu lalu.
Pada kesempatan sidang paripurna tersebut, ia meminta untuk tahun depan agar program penanggulangan banjir diprioritaskan di Dapil dua, salah satunya di Desa Sipayung, Kampung Lurah Bangkonol.
“Saya akan tetap mendorong anggaran tersebut untuk dipertahankan, meskipun realisasinya rendah di tahun ini. Karena memang program tersebut menjadi kebutuhan masyarakat. Terutama di wilayah terdampak banjir bandang kemarin. Wilayah tersebut harus menjadi lokus utama dalam penggunaan anggaran banjir,” ujarnya.
Selain itu, Dewan Muda ini juga meminta Pemerintah Daerah untuk mendorong proses pemulihan korban banjir bandang. (*/Deni).
