LEBAK – Untuk mewujudkan Kabupaten Lebak sebagai kota layak anak dibutuhkan sinergi dari semua organisasi perangkat daerah (OPD). Bahkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Banten mendorong terbentuknya Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di 28 kecamatan.
Kepala DP3KKB Banten Siti Ma’ani Nina menjelaskan, melalui PATBM masyarakat mampu mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif yang cepat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi anak. Baik itu masalah sosial dan masalah pribadi yang membutujkan penyelesaian yang cepat dan tepat.
“Keinginan kita tadinya mau membentuk PATBM di semua desa. Namun, karena jumlah desa-nya sebayak 340 desa dan lima kelurahan maka sementara memprioritaskan membentuk PATBM di tingkat kecamatan,” kata Ma’ani ketika sosialisasi PATBM di gedung Bangkit, Kecamatan Rangkasbitung, Senin (13/11).
Keberadaan PATBM diharapkan dapat mendorong gerakan perlindungan anak yang dikelola oleh kelompok masyarakat yang tinggal di kecamatan atau desa. Kelompok tersebut akan konsen dalam melakukan pembinaan dan advokasi tentang masalah perempuan dan anak. Apalagi sekarang, perempuan dan anak kerap menjadi korban kekerasan.
“PATBM dapat menjadi solusi menekan angka kekerasan terhadap anak di daerah. Karena itu, saya ingin pembentukan PATBM segera direalisasikan dan hal ini butuh dukungan dari semua pihak, termasuk kepala daerah,” paparnya.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Lebak Tajudin Yamin menyatakan, Bupati Iti Octavia Jayabaya memiliki komitmen dalam mewujudkan Lebak sebagai kota layak anak. Karena itu, usulan mengenai pembentukan PATBM diyakini akan didukung pemerintah daerah.
“Kita sinergikan dengan OPD agar hak anak bisa terpenuhi. Mulai dari kesehatan, pendidikan sampai ketersediaan tempat bermain anak yang memadai,” jelasnya.(Ali)
