LEBAK – Puluhan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Lebak menggelar aksi demonstrasi di depan pendopo Bupati Lebak. Mereka mengkritisi kinerja pemerintah daerah yang belum mampu membebaskan Lebak dari predikat miskin dan tertinggal.
Baca juga:
Bupati Bagikan 2.000 Kartu Multi Trip Commuter Line Gratis
Menikmati Senja di Balong Ranca Lentah Rangkasbitung
Hilang Dihantam Ombak, Nelayan Binuangeun Ditemukan Tewas
Aksi demonstrasi puluhan aktivis GMNI mendapatkan pengawalan dari aparat kepolisian. Mereka sebelumnya, melakukan long march di Jalan RT Hardiwinangun, Jalan Iko Jatmiko, dan Jalan Abdi Negara. Para aktivis mahasiswa tersebut membentangkan poster yang berisi berbagai tuntutan kepada pemerintah. Tidak hanya itu, beberapa aktivis GMNI melakukan orasi secara bergantian di sepanjang jalan dan di depan pendopo Bupati Lebak.
Koordinator aksi Sandi Maulana menyatakan, ada tujuh tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada Pemkab Lebak. Pertama, GMNI menuntut Pemkab melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Lebak. Kedua, stop pembebasan lahan. Ketiga, maksimalkan tugas pengawasan DPRD Lebak. Keempat, perhatikan kesejahteraan pendidik dan optimalkan pembangunan sarana pendidikan di daerah pelosok. Kelima, bangun rumah sakit di pelosok Lebak.
Selanjutnya, ikut turun tangan dan tanggung jawab penuh terhadap kesehatan masyarakat. Terakhir, lebih memperhatikan petani dan nelayan di Kabupaten Lebak.
“Jika pemerintah diam, maka kami menolak untuk memilik anggota legislatif yang tidak produktif,” ungkap Sandi Maulana di depan pendopo Bupati Lebak, Senin (4/12).
Ketua Umum GMNI Cabang Lebak Riansyah menyatakan, pembangunan di Lebak masih belum merata. Karena itu, dia meminta kepada Pemkab Lebak untuk lebih serius dalam melaksanakan program pembangunan, sehingga hasilnya bisa dirasakan semua elemen masyarakat yang ada di pelosok maupun di wilayah perkotaan.
“Kita akan terus mendorong agar pemerataan pembangunan bisa dijalankan dengan baik dan kita pun mendesak Pemkab Lebak menyetop proses pembebasan lahan yang merugikan masyarakat,” tegasnya.(Alvin)
