LEBAK,- Pengurus Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamar Organisasi (HMI-MPO) Lebak mengecam aksi refresif yang dilakukan oleh oknum Sapol-PP Kabupaten Bogor yang menyasar salah satu aktivis HMI-MPO saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemerintahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (17/9/2020) kemarin.
Diketahui, aksi represif yang dilakukan oleh oknum Sapol-PP tersebut bermula ketika puluhan aktivis HMI-MPO Cabang Bogor menggelar aksi unjuk rasa menanggapi Polemik RSUD Leuwiliang yang diduga maladaministrasi dan dugaan indikasi korupsi. Namun, aksi tersebut berakhir kisruh antara peserta aksi dengan anggota Satpol-PP yang saat itu peserta aksi berusaha masuk dengan cara mendorong-dorong gerbang Kantor Pemkab Bogor.
Akibatnya, enam orang kades HMI-MPO Cabang Bogor tersebut mengalami luka-luka, satu diantaranya mengalami luka berat pada bagian kepala.
Menanggapi hal tersebut, Ketua HMI MPO Cabang Lebak Aceng Hakiki mengecam keras tindakan represif yang dilakukan oleh oknum anggota Satpol-PP Pemkab Bogor. Menurutnya, tindakan tersebut telah melukai marwah demokrasi dalam penyampaian pendapat dimuka umum.
“Kami pengurus HMI-MPO Cabang Lebak mengecam keras aksi represif yang dilakukan oleh oknum anggota Satpol-PP terhadap kader HMI-MPO Bogor. Tindakan tersebut merupakan bentuk pembungkaman terhadap masyarakat umum khsusunya mahasiswa,” kata Aceng Jum’at (18/9/2020).
Aceng mendesak agar Satpol-PP seyempat melakukan evaluasi terhadap kinerja anggota yang telah bersifat arogan dengan melakukan tindakan represif yang telah menyebabkan peserta aksi mengalami luka-luka.
“Evaluasi kinerja, kenapa anggota bisa bersikap searogan itu. Bila perlu copot saja Kapolres dan Kasatpol PP yang tidak becus dalam mengkordinir anggotanya, ” pungkasnya.
Untuk diketahui, mahasiswa mengkritisi dan meminta pembangunan megaproyek RSUD Leuwiliang Kabupaten Bogor yang bersumber dari APBD 2020 senilai Rp. 62.239.000.000, untuk dihentikan sementara. Pasalnya, dalam proses pembangunan megaproyek tersebut terindikasi banyak kejanggalan. Mulai dari proses lelang tender hingga re-design struktur. Untuk itu, selain meminta proses pembangunan RSUD Leuwiliang dihentikan semenarar, mahasiswa juga meminta DPRD Bogor untuk memaksimalkan fungsi pengawasan pada megaproyek tersebut. (*/Deni).
