LEBAK – Sejumlah aktivis di Kabupaten Lebak menilai anggaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran di Kecamatan Sajira tidak rasional dan pemborosan anggaran. Untuk itu, mereka meminta kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Lebak transparan dalam mengelola anggaran MTQ 2017. Jangan ada kesan, anggaran tersebut hanya jadi ajang bancakan pejabat terkait.
Baca juga:
Fantastis, Anggaran MTQ XXXVI Capai Rp2,3 Miliar
Usai Ikut Pawai ta’aruf, Ribuan Warga Terjebak Macet Empat Jam
Anggota Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Bidang Advokasi dan Mediasi Agus Ider Alamsyah menyatakan, tidak mempersoalkan kegiatan MTQ 2017. Dirinya heran dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan MTQ yang cukup fantastis. Biaya pengamanan untuk petugas Dinas Perhubungan (Dishub), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan kepolisian, idealnya tidak disediakan. Karena, sudah menjadi tugas dan kewajiban mereka menyukseskan kegiatan tersebut.
Pocil Lebak Bakal Tampil dalam Penutupan Diklat Lemhanas RI di Jakarta
“Anggaran yang digelontorkan untuk MTQ tidak rasional dan cenderung pemborosan. Apalagi, saya dengar ada iuran dari kepala desa dan para guru di Lebak untuk menyukseskan kegiatan tersebut,” kata Agus Ider Alamsyah ketika dihubungi Orbit Banten, Selasa (21/11).
Pada kesempatan tersebut, Agus meminta kepada Pemkab Lebak untuk tidak melakukan pemborosan anggaran. Lebih baik, APBD Lebak digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan sarana prasarana pendidikan serta kesehatan.
“Anggaran MTQ cukup wah. Kita minta, bagian Kesra Setda Lebak terbuka dalam mengelola anggaran. Jangan sampai, ada kecurigaan dari masyarakat terkait anggaran tersebut,” tegasnya.
Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak Apendi mengaku, anggaran MTQ yang fantastis harus dibuka ke publik. Tujuannya, supaya masyarakat tahu tentang penggunaan anggaran yang mencapai miliaran rupiah tersebut. Jika ditutup-tutupi, berarti ada persoalan dalam pengelolaan anggaran MTQ oleh Bagian Kesra Setda Lebak.
“Dari informasi di lapangan, kepala desa se-Lebak juga dimintai uang partisipasi untuk MTQ XXXVI. Jadi, uang yang berputar di kegiatan tersebut bisa lebih besar lagi. Karenanya, aparat penegak hokum bisa mengusut penggunaan anggaran dan biaya partisipasi dari kepala desa dan guru di daerah,” paparnya.(Alvin)
