LEBAK, – Pembangunan jembatan permanen yang berlokasi di Kampung Senanghati, Desa Senanghati, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten diduga asal-asalan. Pasalnya, jembatan sepanjang 14 meter dengan nilai anggaran sebesar Rp 1.023.840.000 dalam penggunaan materialnya tidak sesuai spesifikasi.
Hal itu diungkapkan, Mas’ud anggota LSM RP-NKRI. Menurutnya,dalam pengerjaan pembangunan jembatan yang menghubungkan antara Desa Cilangkap dengan desa Senanghati tersebut dinilai masih banyak kekurangan. Seperti pekerja yang tidak dilengkapi pengaman keselamatan, dan bahan material yang digunakan terlalu dipaksakan.
“Investigasi saya dilapangan bahan cor untuk sayap jembatan tidak memakai batu split, kalau tidak ada atau kekurangan material jangan dulu dikerjakan, dan pasirnya juga bukan pasir cor, tapi pasir arug yang ga bagus untuk cor,” kata Mas’ud kepada wartawan, Selasa (10/12/2019).
Selain itu, kata Mas’ud, pembangunan jembatan dengan anggaran mencapai satu milyar lebih itu, pada pengerjaan jembatan tidak memakai molen, serba manual, serta pekerja tidak memakai safety.
“Ini anggaran kan miliaran, masa ngecor manual pakai cangkul tidak memakai molen. Bahkan pekerja tidak memakai alat pengaman,” ungkap Mas’ud.
Pihaknya menyayangkan, pasalnya setiap proyek pembangunan di Lebak selalu memakai gaya yang sama, pihak pelaksana jarang berada dilokasi pengerjaan. Seharusnya, CV. Jillan Contractor selaku kepanjangan tangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan (DPUPR) Kabupaten Lebak Provinsi Banten, ini bekerja secara profesional.
“Proyek di Lebak selalu saja seperti ini, pihak pelaksana kontraktor hanya menaruh pekerja dilokasi lalu ditinggalkan. Sedangkan dari pihak pelaksana jarang ke lokasi,” tukasnya.
Sementara itu, salah seorang pekerja yang tidak mau disebutkan namanya, menuturkan bahwa pekerjaan sedikit terganggu karena faktor cuaca.
“Kemarin-kemarin sih pakai molen, ini kan hanya untuk tugu jembatan, dan hujan juga sedikit mengganggu pekerjaan. Makanya ini agak dipercepat, selain itu memang material bahan sedikit terlambat, kalau untuk pekerjaan ya kurang lebih sudah 2 bulan,” terangnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor, Konsultan dan DPUPR Lebak belum dapat dikonfirmasi karena tidak ada satu pun pelaksana atau pengawas yang berada di lokasi. (Kus).
