LEBAK, – Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI-MPO) Cabang menolak keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menaikan kembali iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penolakan tersebut disampaikan oleh aktivis HMI-MPO dengan menggelar aksi pembentangan spanduk penolakan kenaikan BPJS kesehatan di depan Gedung DPRD Lebak, Jum’at (15/5/2020).
Koordinator aksi, Muhamad Wahyu mengatakan, HMI-MPO dengan tegas menolak dan meminta Presiden untuk mencabut Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Mereka menilai Perpes tersebut telah mencederai nurani rakyat indonesia yang tengah menghadapi kesulitan ekonomi akibat pandemi covid-19.
“Kenaikan BPJS ditengah pandemi Covid-19 ini hanya menambah beban rakyat yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Untuk itu kami dengan tegas menolak Perpres tersebut,” kata Wahyu kepada wartawan, Jumat (15/5/2020).
Padahal, kata Wahyu keputusan MA tentang keniakan iuran BPJS itu telah ditolak MA. Dan keputusan MA tersebut bersifat final dan berlaku bagi setiap warga negara, termasuk presiden.
“Logika yang dipakai pemerintah tidak logis. Padahal kita tau sendiri keadaan ekonomi masyarakat sedang terganggu, di tambah angka kasus positif corona di Indonesia kian hari kian meningkat,” kata Wahyu.
Selain mengkritisi kenaikan BPJS, HMI juga mengkritisi sikap pemerintah yang tidak segera menurunkan harga BBM. Padahal saat ini harga minyak dunia sedang anjlok.
“Kita ingin tahu dimana keseriusan pemerintah dalam melindungi keamanan, kenyamanan serta kesejahteraan rakyat ? Kami rasa pemerintah kurang serius dalam menangani pandemi ini, bukanya membuat tenang malah meresahkan rakyat,” tandasnya.
Pihakny berharap, pemerintah segera melakukan evaluasi dan mengeluarkan kebijakan yang dapat menjamin kelangsungan hidup banyak orang ditengah covid-19 ini. HMI-MPO juga mendesak anggota legislatif untuk menyuarakan kepentingan rakyat kecil.
“Seharusnya lakukan efisiensi anggaran, jangan malah menaikan iuran yang dapat membebani rakyat. Kita harap pemerintah dapat berfokus mengatasi Pandemi ini, sehingga semua dapat kembali dengan normal,” pungkasnya. (*/Red).
