LEBAK, – Proses pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Bio solar di SPBUN Dermaga Binuangen, Kecamatan Wanasalam dianggap sulit oleh para nelayan kecil di wilayah tersebut karena sebelum membeli BBM para nelayan harus mendapatkan tanda tangan petugas dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Muara Binuangen.
Saking sulitnya mendapatkan BBM diwilayah tersebut, membuat sebagian besar para nelayan terpaksa libur melaut.
Salah seorang nelayan Muara Binuangeun, Rohim mengaku terpaksa libur melaut lantaran tidak mendapatkan BBM.
Menurutnya, sebelum ke SPBUN para nelayan harus mendapatkan tanda tangan petugas DKP terlebih dahulu.
“Proses seperti ini menyulitkan kami para nelayan kecil yang kebutuhannya hanya sekitar 10 liter per hari,” kata Rohim kepada wartawan, Kamis (16/1/2020).
Padahal, kata Rohom, kebutuhan bahan bakar bagi para nelayan kecil itu sangat sedikit, yakni sekitar 10 liter dalam sekali melaut. Tapi proses untuk mendapatkan bahan bakar tersebut menyulitkan karena harus mendapatkan tanda tangan dari petugas DKP.
“Kalau hari – hari biasa sih gak jadi masalah. Tapi jika hari Sabtu dan Minggu kadang kami tidak bisa mendapatkan BBM karena petugas DKP pada libur. Kami berharap, pemerintah dapat memberi perhatian dan tidak memberikan aturan yang membuat sulit para nelayan,” ungkapnya.
Nelayan lainya Tarmedi mengatakan, kebutuhan para nelayan kecil itu sedikit, namun kadang proses pembeliannya yang sulit, karena harus pergi ke DKP dulu untuk minta tanda tangan petugas. Setelah itu baru ke SPBUN untuk melakukan pengisian BBM.
“Kadang nyampe SPBUN stok solarnya sudah habis. Seharusnya petugas SPBUN juga menyisihkan untuk nelayan. Agar tidak menghambat aktifitas kami yang mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari bersama keluarga,” tukasnya. (Kus).
